Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mendaftarkan gugatan praperadilan terkait SP3 dalam perkara BLBI yang diterbitkan KPK. Gugatan ini diajukan karena penerbitan SP3 itu dinilai tidak sah.

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang bertugas menagih dan memburu aset-aset terkait BLBI dengan nilai total Rp 108 triliun. Namun, upaya itu akan penuh liku.

Meski telah melalui kajian mendalam dan panjang, penghentian penyidikan KPK dalam kasus BLBI mendapat kritik tajam. Hal tersebut dinilai dapat berdampak pada citra buruk lembaga antikorupsi itu.

Kewenangan penghentian penyidikan perkara korupsi yang dimiliki KPK sebaiknya ditinjau ulang. Sebab, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan, salah satunya untuk tawar-menawar perkara.

Selain Harun Masiku, ada sejumlah nama yang lolos dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah pasangan suami-istri Sjamsul Nursalim dan Itjih serta saksi kunci bernama Royani.

Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan dua tersangka perkara dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim dalam daftar DPO

Tersangka perkara korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia, yakni Sjamsul Nursalim, dan istrinya, Itjih Nursalim, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan pada Jumat (28/6/2019). Untuk itu, KPK akan kembali menjadwalkan ulang pemanggilannya.