Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
informasi publik
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto dipertanyakan Kontras yang datang langsung ke Setneg.
Bagikan
Datangi Setneg, Kontras Pertanyakan Presiden soal Pengangkatan Jenderal (Hor) Prabowo
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto dipertanyakan Kontras yang datang langsung ke Setneg.
Politik & Hukum
Ā·
Libatkan Pengawasan Publik, Kemenag Tingkatkan Keterbukaan Informasi
Kementerian Agama terus berupaya melakukan transformasi layanan dengan meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.
Humaniora
Ā·
Transisi Energi (Tak) Berkeadilan dalam JETP
Selain harus dibuka ke publik, persoalan pilihan-pilihan pengembangan energi terbarukan yang akan dibiayai JETP juga harus pula menjangkau komunitas-komunitas masyarakat yang selama ini tidak terjangkau listrik.
Opini
Ā·
KPU Denpasar Dorong Partisipasi Warga Melalui Badan āAd Hocā Penyelenggara Pemilu
KPU Kota Denpasar, Bali, mulai menerima pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan. Pendaftar dapat mengakses SIAKBA KPU. PPK termasuk badan āad hocā penyelenggara pemilu.
Politik & Hukum
Ā·
UU Pelindungan Data Pribadi Belum Sepenuhnya Bertaji
Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, UU PDP dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif.
Politik & Hukum
Ā·
Iklan
Permintaan Informasi Soal Penjabat Diabaikan, ICW Layangkan Keberatan ke Mendagri
Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan surat keberatan kepada Mendagri karena permintaan informasi mengenai dokumen aturan teknis dan proses pengisian posisi penjabat kepala daerah diabaikan.
Politik & Hukum
Ā·
Keterbukaan Informasi Publik, Pekerjaan Rumah Komisi Informasi Pusat
Sebanyak tujuh anggota Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 dilantik. Mereka diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi publik di era digital.
Pendidikan & Kebudayaan
Ā·
Keterbukaan Informasi Celah Pemilah Negara, Masyarakat, dan Pelaku Usaha
Dimensi kebebasan dan keterbukaan, termasuk keterbukaan informasi, menjadi salah satu syarat yang menunjang kualitas demokrasi dan kesejahteraan di negeri ini.
Riset
Ā·
Prihatin Hadapi Korupsi
Sumber kehancuran republik ini adalah korupsi. Oleh karena itu, arus politik yang mewarnai keputusan MK merupakan paradoks semangat kita dalam memberantas korupsi.
Opini
Ā·
Jurnalisme Berkualitas, āOksigenā Demokrasi
Di negara demokrasi, informasi ibarat oksigen yang menjadi barang publik. Tantangannya kini, informasi di internet justru dimanipulasi oleh opini-opini publik yang sebenarnya tidak ada akhirnya dianggap ada.
Politik & Hukum
Ā·
Lihat Lainnya
Iklan