Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Indonesia Corruption Watch
KPK dinilai lebih banyak menangani perkara suap yang tidak ada kerugian negaranya.
Bagikan
Kenakan Pasal Kerugian Negara, ICW Sebut Kejaksaan Lebih Unggul dari KPK
KPK dinilai lebih banyak menangani perkara suap yang tidak ada kerugian negaranya.
Politik & Hukum
·
Momentum Perbaikan, Pansel KPK Diminta Berkaca dari Proses Seleksi Tahun 2019
Mencari sosok berintegritas dan kredibel untuk memperbaiki institusi KPK yang didera banyak masalah bukan hal mudah.
Politik & Hukum
·
Indikasi Pemihakan Presiden, Rentan Kikis Semangat Antikorupsi
”Apa yang disampaikan Presiden semakin memperkeruh situasi politik,” kata Agus Sunaryanto.
Politik & Hukum
·
Ungkap Dugaan Pengendalian Kasus BTS, Kejaksaan Bisa Lakukan Penyadapan
Tiap pihak yang mengetahui aliran dana untuk mengendalikan proses hukum korupsi BTS, seperti yang disebutkan di dalam BAP, perlu disidik. Kejaksaan bisa menggunakan penyadapan.
Politik & Hukum
·
Hak Atas Transparansi Informasi Proses Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah
Sidang sengketa informasi ini digelar karena Kemendagri tidak memberikan hak informasi publik terkait proses dan prosedur lebih dari 100 pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri
Fotografi
·
Iklan
ICW Laporkan Johanis Tanak ke Dewas KPK
Johanis Tanak diduga melakukan pelanggaran etik yaitu berkomunikasi dengan piihak yang diperiksa kasus dugaan korupsi di lingkup Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM
Fotografi
·
Alih-alih Persoalkan Data Rahasia, MAKI Minta Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Dibongkar
MAKI laporkan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri. Pelaporan agar kasus itu diungkap, bukan diperdebatkan.
Politik & Hukum
·
Perkuat Lembaga Pengawas untuk Tekan Korupsi Politik
Berkaca dari anjloknya skor Indeks Persepsi Korupsi 2022, pemerintah diminta memperkuat kembali lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan, seperti KPK, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan.
Politik & Hukum
·
Modus Baru Korupsi Perlu Diantisipasi
ICW memproyeksikan kasus korupsi dengan modus manipulasi saham memanfaatkan pasar modal dan teknologi informasi berpotensi semakin masif terjadi pada 2023.
Politik & Hukum
·
ICW Soroti Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi
Indonesia Corruption Watch memaparkan pandagannya terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi tahun 2023. Pandangan tersebut ditulis dalam laporan bertema "Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi".
Fotografi
·
Lihat Lainnya
Iklan