Jika produksi dan konsumsi pakaian yang berlebihan tak bisa diatasi, peningkatan volume limbah mode secara global akan semakin sulit ditekan.

Pemerintah terus menindak peredaran pakaian bekas impor. Sejak Januari hingga Maret 2023, sebanyak 14.934 bal pakaian bekas impor telah dimusnahkan karena dinilai melanggar aturan dan merugikan industri di dalam negeri.

Pemerintah seakan tidak berdaya membendung gempuran produk impor ilegal yang mengancam industri TPT nasional dan merugikan negara puluhan triliun rupiah per tahun.

Pemerintah daerah memerlukan regulasi turunan larangan impor pakaian bekas terkait ”thrifting” atau jual beli pakaian bekas impor. Harapannya, aktivitas itu tidak mengganggu industri tekstil lokal.

Pengelola lokapasar wajib menertibkan penjualan baju bekas impor dalam waktu sepekan ke depan. Jika penjual tidak mau patuh, maka akun penjual akan dimasukkan dalam daftar hitam.

UMKM pertekstilan di dalam negeri mesti bersaing dengan produk impor baju bekas. Kendati dalam aturan dinyatakan terlarang, serbuan impor baju bekas bisa mematikan lini usaha UMKM di dalam negeri yang padat karya.

Tren ”thrifting” memicu penyelundupan pakaian bekas dalam skala besar di Batam. Baru-baru ini polisi menyita dua kontainer berisi 1.200 karung pakaian bekas yang nilainya ditaksir Rp 1 miliar.