Untuk terwujudnya swasembada garam, peraturan setingkat perpres dinilai belum memadai.

Memenuhi seluruh kebutuhan garam nasional dari produksi garam dalam negeri dinilai masih sulit. Kebutuhan industri yang besar belum sebanding dengan kemampuan produksi garam sehingga impor garam masih harus dilakukan.

Sepanjang 2022, target serapan garam lokal berkisar 1,05 juta ton, sedangkan realisasinya 40 persen. Dengan angka target serapan yang sama, realisasi pada tahun ini ditargetkan mencapai 80 persen.

Pembenahan data diperlukan guna mencegah penyalahgunaan impor garam. Perlindungan terhadap petambak garam juga penting.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membatasi kuota garam sebesar 1,8 juta ton. Namun, Kementerian Perindustrian justru menetapkan kuota impor garam sebesar 3,7 juta ton.

Sinergi pengawasan impor produk perikanan dan komoditas pergaraman akan diperkuat untuk menekan penyelundupan. Harapannya, iklim usaha lebih kondusif sehingga kesejahteraan pembudidaya dan petambak garam lebih baik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, garam impor merembes ke pasar konsumsi. Akibatnya, harga garam rakyat anjlok. Pihaknya berjanji membenahi hal itu.

Surabaya, ibu kota Jawa Timur, masih memiliki areal produksi garam yang akan dilindungi dan ditingkatkan kualitasnya dengan pengadaan geomembran dan pelatihan bagi petambak.