Setelah hampir delapan tahun berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 resmi dicabut. Pemerintah berjanji menyiapkan mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik yang aman.

Buruh mendesak Kemenaker membuat aturan yang dapat menjatuhkan sanksi tegas, bahkan pidana, bagi perusahaan yang tidak atau terlambat membayarkan tunjangan hari raya. Teguran tertulis dinilai tak cukup efektif.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan pekerja atau buruh tetap bisa mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum berusia 56 tahun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membatalkan aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru diundangkan belum genap satu bulan.

Unjuk rasa menuntut pemerintah untuk mencabut aturan terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) kembali digelar di Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Pandemi Covid-19 memaksa pekerja migran Indonesia tertahan di Tanah Air. Seiring membaiknya situasi pandemi di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mulai menjajaki peluang penempatan pekerja migran di luar negeri.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menanggapi penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menjelaskan, UU ini tetap melindungi buruh dan pekerja kontrak.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan segera dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.