Harmonisasi hukum nasional menjadi agenda mendesak agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang justru menghambat implementasi KUHP 2023.

Sangat perlu mengadopsi nilai-nilai keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif dalam KUHP baru.

Transisi sistem hukum Belanda ke hukum nasional sesuai asas konkordansi memang tidak terlalu mulus.

Ruang digital Indonesia harus dijaga tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan bagi setiap warganet.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak lagi menekankan pada paradigma ”balas dendam”. Akan ada bentuk pidana alternatif, seperti kerja sosial.

Indonesia masih menerapkan ancaman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik. Kita bisa belajar dari praktik peradilan di AS. Di negara ini, pencemaran nama baik hanya berlaku untuk sesorang dalam urusan privat.

Menjadi korban pidana penganiayaan, Amrih Dwi Shanti justru didugat perdata oleh pelaku penganiaya, Suripto. Laporannya ke polisi dianggap telah merugikan Suripto dan keluarga.

Pertanggungjawaban tak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, tetapi akan diminta kepada pihak yang memberi perintah. Lalu, apa syarat seseorang bebas dari pertanggungjawaban atas dasar perintah?