Dibandingkan peneliti asing yang menulis tentang adat di Indonesia dengan pesimisme, Yando menawarkan harapan baru.

Melalui RPP Hukum yang Hidup, pemerintah bisa menjaga pluralisme hukum yang menjamin keadilan kelompok dan individu.

Pengakuan hak masyarakat hukum adat bukan penghambat pembangunan. melainkan mendukung pembangunan berkelanjutan.

”Omnibus Law” UU Masyarakat Hukum Adat (MHA) diperlukan untuk merangkul dan memajukan MHA. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan aspek partisipasi, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Sampai saat ini, terdapat 26 juta hektar wilayah kelola masyarakat yang sudah terpetakan. Wilayah tersebut perlu diverifikasi oleh kementerian/lembaga dan segera diakui oleh negara.

Permintaan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe agar KPK memeriksa kliennya menggunakan hukum adat menyesatkan. Hukum adat masuk dalam kajian hukum perdata/privat, sementara korupsi masuk dalam bidang hukum publik.

Proses pengakuan hukum hak atas tanah ulayat terlalu rumit dalam menyelesaikan pengaturan sengketa dan konflik pertanahan. Masyarakat adat berisiko masuk dalam kerumitan proses pengakuan hukum yang jauh dari jangkauan.

Desa adat mencerminkan kelokalan dan kearifan Bali. Dalam webinar Lemlit Warmadewa, Sabtu (15/10/2022), diperlukan langkah nyata penguatan desa adat di Bali.