Kompas.id

hakim konstitusi aswanto

Dugaan pemalsuan surat putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Jumat (10/2/2023).

Bagikan

Dugaan Pemalsuan Surat Putusan MK Dilaporkan ke Polisi

Dugaan pemalsuan surat putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Jumat (10/2/2023).

Mahkamah Kartel

Pergantian ”tengah jalan” Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Menguatnya sistem politik kartel menyebabkan penurunan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme.

Di Tengah Kontroversi, Guntur Hamzah Ucap Sumpah sebagai Hakim Konstitusi

Terkait pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto, Mensekneg Pratikno menyatakan, Presiden tak bisa mengubah keputusan lembaga negara lain, seperti DPR. Hal itu pun diatur dalam UU MK.

Politik & Hukum ·

Ombudsman Telaah Laporan Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto

Apabila syarat formil dan materiil sudah lengkap, laporan masyarakat sipil mengenai pemberhentian hakim konstitusi Aswanto akan masuk pada pleno pimpinan Ombudsman RI.

Politik & Hukum ·

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR Diadukan ke Ombudsman

Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan usai mengadukan dugaan maladministrasi atas pemberhentian dan penggantian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR

Iklan

Preseden Buruk Penggantian Hakim MK

Pemberhentian hakim MK, Aswanto, dengan proses yang janggal oleh DPR akan menjadi preseden buruk sistem peradilan dan perjalanan konstitusi Republik Indonesia. Independensi dan profesionalitas MK harus dijaga.

Mabuk Kekuasaan Merusak Kemandirian Yudikatif

Apa yang dilakukan DPR terhadap hakim konstitusi Aswanto adalah sebuah bentuk dibungkamnya lembaga negara pengawas kekuasaan secara telanjang.

Mendadak, DPR Ganti Hakim MK Aswanto dengan Sekjen MK Guntur Hamzah

Komisi III telah melakukan rapat internal pada Kamis (29/9/2022) pagi untuk meminta kesediaan Guntur Hamzah untuk menjadi hakim konstitusi yang berasal dari DPR. Guntur ditunjuk menggantikan hakim konstitusi Aswanto.

Politik & Hukum ·

Iklan