Kompas.id

hak buruh

Selain hak buruh, hak pengusaha harus dipastikan tercukupi. UU melindungi setiap warganya, dan itu juga berlaku bagi pihak pengusaha dalam menjalankan usaha. Buruh dan majikan harus bersinergi dan saling menguntungkan.

Bagikan

Hari Buruh, Adakah Hari Majikan?

Selain hak buruh, hak pengusaha harus dipastikan tercukupi. UU melindungi setiap warganya, dan itu juga berlaku bagi pihak pengusaha dalam menjalankan usaha. Buruh dan majikan harus bersinergi dan saling menguntungkan.

Dari Undang-undang Jadi Perppu

Meski mengurangi satu undang-undang dari daftar ”omnibus law”, muatan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 relatif sama dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU No 11/2020 hanya berganti baju menjadi perppu.

Dialog antara Pengusaha dan Buruh Didorong Lebih Intens

Agar perundingan hubungan industrial berjalan mulus, peran aktif pemerintah juga dibutuhkan untuk memfasilitasi terwujudnya dialog sosial melalui perangkat hukum dan kelembagaan yang memadai.

Upah Minimum Layak

Kenaikan upah minimum yang layak, diiringi penguatan pengawasan dan penegakan sanksi, akan menopang kualitas pemulihan ekonomi. Buruh khawatir sistem baru penentuan upah menahan laju kenaikan upah jadi lebih moderat.

PPKM Pengaruhi Upah Buruh, Pemerintah Diminta Tidak Lepas Tangan

Selama PPKM, banyak perusahaan merumahkan pekerja dan mengurangi upah tanpa dialog bipartit. Pemerintah diharapkan tidak lepas tangan dalam melakukan pengawasan serta memberi bantuan bagi pekerja dan pengusaha.

Iklan

Tunjangan Hari Raya 3.452 Buruh Jawa Timur Belum Terpenuhi

Sebanyak 3.452 laporan buruh di Jawa Timur membuktikan persoalan pemenuhan hak pekerja oleh perusahaan belum juga terselesaikan dengan baik. Pemerintah provinsi diminta menjatuhkan sanksi tegas.

Surati Presiden, Tiga Nenek di Kendari Perjuangkan Hak Perburuhan

Belasan tahun bekerja tanpa kontrak dan tanpa jaminan kesehatan, tiga nenek di Kendari di-PHK sepihak tanpa pesangon.

Paparkan RUU Cipta Kerja, Jangan Buat Makin Simpang Siur

Simpang siur informasi bermunculan. Salah satu penyebabnya ketidakjelasan sumber draf RUU Cipta Kerja yang beredar. Namun, di sisi lain, klarifikasi dari pemerintah juga tidak jujur, parsial, dan simpang siur.

Pegawai Honorer Kian Khawatir dengan Kesejahteraan Mereka

Kalangan pegawai honorer khawatir dengan aspek kesejahteraan yang makin terganggu seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Keinginan untuk menggapai kesejahteraan hidup semakin sulit diwujudkan.

Buruh Kecewa Aspirasinya Mental

Kalangan buruh menolak pengurangan hak-haknya tanpa alasan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Iklan