Kompas.id

hafid abbas

Dari 423 lembaga pendidikan guru dan tenaga kependidikan, 324 LPTK tidak terakreditasi atau terakreditasi rendah. Mutu pendidikan guru harus diselamatkan untuk menghasilkan guru bermutu.

Bagikan

Mutu Guru, LPTK, dan ”Bologna Process”

Dari 423 lembaga pendidikan guru dan tenaga kependidikan, 324 LPTK tidak terakreditasi atau terakreditasi rendah. Mutu pendidikan guru harus diselamatkan untuk menghasilkan guru bermutu.

Pemikiran Bung Karno dan Arah Kepemimpinan Perguruan Tinggi

Untuk mengakhiri kekisruhan kepemimpinan perguruan tinggi, marwah institusi perguruan tinggi harus dikembalikan sebagai komunitas masyarakat ilmiah, bukan komunitas politisi yang terbelah-belah.

Paradoks Pengangkatan Sejuta Guru

Negara diharapkan sungguh-sungguh hadir untuk membenahi persoalan guru tidak secara parsial dan tambal sulam seperti yang terlihat selama ini, tetapi negara hadir membenahinya secara sistematis.

Poor Rapport in Teacher Management

During the commemoration of the 75th Anniversary of the Indonesian Teachers Association on 28 November 2020, President Jokowi stated that the government plans to recruit more state-employed teachers using contracts.

Rapor Merah Pengelolaan Guru

Demi peningkatan mutu, keselamatan masa depan anak-anak kita, dan keselamatan hari depan kita bersama, negara diharapkan hadir mengelola pendidikan serta anggarannya secara baik. Juga membebaskan dari politik sempit.

Iklan

“Quo Vadis” Indonesian Education Roadmap 2020-2035

At a hearing with House of Representatives (DPR) on July 2, 2020, Education and Culture Minister Nadiem Makarim explained his Indonesian Education Roadmap 2020-2035.

”Quo Vadis” Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035

Memetik pengalaman bangsa lain, semoga kelak pengelolaan pendidikan di Tanah Air dapat segera keluar dari beragam paradoks dan ketimpangannya, membenahi standardisasi, dan menjadi pemerata atas kesenjangan sosial.

Education in Job Creation Law

On Friday (16/10/2020), a news report on education was published in the context of the approval and passage of the Job Creation Law by the House of Representatives.

Inconsistency of Education Policy Direction

This inconsistency became especially apparent after the issuance of the Presidential Regulation (Perpres) on the Education and Culture Ministry (Kemdikbud) at the end of December.

Iklan