Kompas.id

fraksi

Megawati mengaku heran dengan rencana revisi UU TNI dan UU Polri yang seakan ingin menyetarakan kedua aparat negara itu.

Bagikan

Megawati Tak Setuju Revisi UU TNI dan UU Polri, Fraksi PDI-P Wajib Patuh

Megawati mengaku heran dengan rencana revisi UU TNI dan UU Polri yang seakan ingin menyetarakan kedua aparat negara itu.

Politik & Hukum ·

Lobi Partai Percepat Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kamis ini, ditunda. Namun, berkat berbagai lobi, delapan dari sembilan fraksi menerima DIM yang diajukan pemerintah. Pengesahan pun tinggal menunggu waktu.

Politik & Hukum ·

Fraksi di DPRD DKI Pertanyakan Pembangunan ITF yang Tak Kunjung Tuntas

Fraksi di DPRD DKI mempertanyakan pembangunan ITF untuk mengelola sampah di Jakarta yang belum juga terbangun. Dalam waktu dekat, kontrak kerja pemanfaatan TPST Bantargebang akan selesai dan kapasitasnya makin penuh.

Metropolitan ·

Membendung Oligarki

Liberalisasi politik dengan bermacam pemilu membuat posisi oligark cukong dan politik menguat. Oligark super kaya dan kaya kian banyak jadi politisi. Dampaknya, mereka menguasai kebijakan terkait kepentingan publik.

Fraksi PDI-P di DPR Ingin Panja Khusus Kebocoran Data Pribadi

Kerja Panja Kebocoran Data Pribadi berbeda dengan Panja RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Panja kebocoran data menganalisis penyebab kebocoran data bisa berulang kali terjadi. Hasilnya bisa jadi masukan untuk RUU PDP.

Politik & Hukum ·

Iklan

Perubahan RUU HIP Menjadi RUU BPIP Belum Disepakati

Fraksi-fraksi di DPR masih membahas usulan perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Prosedur pengusulannya sebagai RUU prioritas Prolegnas 2021 belum diputuskan.

Politik & Hukum ·

Prosedur Perbaikan Tak Dapat Diabaikan

Upaya perbaikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mesti mengikuti prosedur konstitusi. Sejumlah fraksi pun mulai pertimbangkan opsi legislative review sebagai salah satu solusi untuk atasi kesalahan.

Politik & Hukum ·

DPRD Jember Sepakat Ajukan Pemakzulan Bupati Jember

Rapat Paripurna DPRD Jember menyepakati penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Bupati Jember Faida yang dinilai melanggar sumpah jabatan sehingga patut mendapat sanksi administrasi berupa pemberhentian.

Mayoritas Fraksi Belum Mendukung Pembentukan Pansus Jiwasraya

Langkah Fraksi Demokrat dan PKS yang mengusulkan pembentukan panitia khusus hak angket sepertinya belum bisa berjalan mulus. Sebab, mayoritas fraksi di Panitia Kerja Jiwasraya belum mendukung rencana itu.

Politik & Hukum ·

Demokrat Dekati Fraksi Lain Demi Pembentukan Pansus Jiwasraya

Fraksi Demokrat tetap mendorong agar DPR membentuk panitia khusus dan hak angket untuk mengungkap kasus Jiwasraya. Demokrat melobi sejumlah fraksi lain di DPR agar pansus yang dibentuk, bukan hanya panitia kerja (panja).

Politik & Hukum ·

Iklan