Pascahilirisasi, penambangan nikel di Maluku Utara kian masif. Ironisnya, kegiatan terus menekan ekonomi warga setempat.

Kebijakan transisi energi perlu dievaluasi agar lebih demokratis dan berkeadilan, serta tidak memicu deforestasi.

Peran pemantau independen perlu diperkuat untuk menjamin kredibilitas implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Pelanggaran oleh perusahaan pemegang sertifikat PHL masih terus terjadi.

Pemerintah diminta terbuka mengenai langkah konkret perlindungan masyarakat dan lingkungan di pesisir dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan.

Pemerintah pasti akan menikmati surplus kepercayaan dan dukungan publik jika mau mendorong Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Agung dan lebih transparan dalam memberi akses informasi publik.

Deforestasi atau penggundulan hutan di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua, semakin meningkat. Benteng terakhir hutan tropis Indonesia ini membutuhkan upaya perlindungan.

Pada masa Orde Baru, hutan Indonesia diketahui hilang 2 juta hektar per tahun. Dengan demikian, dalam waktu 15 tahun Indonesia kehilangan 24 juta hektar hutan. Hampir setara 2 kali luas Pulau Jawa.