IBU KOTA BARU
Perlindungan Teluk dan Masyarakat Pesisir Belum Tampak dalam Rencana Pembangunan IKN
Pemerintah diminta terbuka mengenai langkah konkret perlindungan masyarakat dan lingkungan di pesisir dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F03%2F10%2Fd004a1d2-8e6c-48af-a933-2b4754773669_jpg.jpg)
Foto udara bentang jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/3/2021). Jembatan ini menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
BALIKPAPAN, KOMPAS − Selain menggembar-gemborkan optimisme pembangunan dan investasi, pemerintah diminta juga untuk terbuka mengenai langkah konkret perlindungan masyarakat dan lingkungan di pesisir dalam pembangunan ibu kota baru. Pembangunan yang masif perlu didukung mitigasi dan perencanaan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya.
Dalam kunjungan ke Kalimantan Timur pada 16-17 Februari 2022, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk menangkap peluang investasi dengan adanya rencana pembangunan ibu kota baru. Namun, sejumlah kalangan masih melihat banyak persoalan yang perlu diselesaikan ketimbang mendahulukan program investasi dan pembangunan infrastruktur.