Pemerintah tidak yakin bahwa penyelundupan benih mampu diberantas dalam waktu dekat.

Pemerintah memenangi gugatan terkait ekspor benih lobster yang diajukan PT Teladan Cipta Samudra. Majelis hakim menilai, kewenangan mengadili kasus itu ada di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.

Pemerintah diminta fokus menyelesaikan regulasi untuk menata dan mengelola kelautan dan perikanan. Revisi regulasi yang lamban memicu penyimpangan terus berlangsung.

Penyelundupan benih bening lobster yang masih terus berlangsung dinilai akan melemahkan pengembangan budidaya lobster di Tanah Air. Daya saing Indonesia terhadap Vietnam dalam budidaya lobster masih jauh tertinggal.

Kebijakan penghentian ekspor benih bening lobster perlu segera diikuti dengan penguatan budidaya lobster nasional. Strategi hulu-hilir perlu diterapkan karena Indonesia sudah jauh tertinggal dalam budidaya lobster.

Pemerintah menghentikan ekspor benih bening lobster dan mendorong budidaya lobster dalam negeri. Namun, langkah itu perlu diikuti strategi pengembangan budidaya lobster yang jitu.

Tingginya permintaan dari luar negeri dinilai mendasari maraknya penyelundupan benih lobster pascapenghentian sementara ekspornya sejak November 2020. Ombudsman RI menemukan dugaan malaadministrasi terkait kebijakan itu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai mekanisme jaminan bank menjadi cara negara mendapatkan penerimaan dari ekspor benih lobster. Sebab, ketika ekspor digulirkan, belum ada regulasi spesifik terkait penerimaan.