Hasil laporan Pantau Gambut menunjukkan, banyak infrastruktur restorasi gambut yang rusak dan tidak memenuhi standar.

Sebanyak 54 persen risiko kebakaran dengan kerentanan kelas tinggi berada pada wilayah konsesi beserta buffer-nya. Bahkan, 6 dari 10 konsesi yang masuk pada kerentanan tinggi pernah terkait dengan kasus hukum karhutla.

Masyarakat lokal di Siak melakukan beragam cara untuk melepas ketergantungan terhadap sawit. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi lahan gambut untuk pertanian holtikultura dan ikan gabus.

Hasil analisis Pantau Gambut menunjukkan, kawasan prioritas restorasi gambut di sejumlah daerah masih rentan terbakar. Bahkan, seluas 3,8 juta hektar memiliki risiko kerentanan terbakar tinggi.

Kewajiban membangun infrastruktur restorasi gambut di lahan konsesi belum banyak dipenuhi oleh perusahaan pemegang konsesi. Pemerintah harus terus mendorong agar mereka mulai membangun infrastruktur restorasi.

Analisis Greenpeace Indonesia menunjukkan areal gambut yang telah direstorasi ternyata masih rentan terbakar. Kerentanan ini menunjukkan alih fungsi gambut sebagai fungsi lain, seperti perkebunan sangat berisiko tinggi.

Dari 207 kesatuan hidrologis gambut yang diinventarisasi, sebanyak 33 KHG telah ditetapkan dalam peta berskala 1:50.000. Ini akan memperjelas ekosistem mana saja yang masuk ke dalam fungsi budidaya dan lindung.

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar terus melanjutkan pengelolaan partisipatif berbasis masyarakat yang telah dikerjakan Badan Restorasi Gambut selama lima tahun terakhir.