Akhyar Nasution dilantik menjadi Wali Kota Medan dalam sisa masa jabatan yang hanya enam hari. Akhyar menggantikan Dzulmi Eldin yang telah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap atas kasus korupsi yang menjeratnya.

Eldin terbukti menerima total Rp 2,15 miliar dari 24 kepala dinas dan direktur utama BUMD. Ia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan. Atas putusan itu, Eldin menyatakan pikir-pikir.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis terkejut mendengar permintaan Rp 250 juta dari Samsul Fitri, orang suruhan Wali Kota Medan (nonaktif) Dzulmi Eldin yang datang ke ruangannya.

Wali Kota Medan (non aktif) Dzulmi Eldin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menerima uang suap Rp 2,15 miliar dari 24 kepala dinas dan direktur utama badan usaha milik daerah.

Wali Kota Medan (nonaktif) Dzulmi Eldin diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Medan Isa Ansyari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/1/2020).

Sidang kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin memasuki tahap pemeriksaan saksi, Kamis (2/1/2020). Saksi menyebut ada dana nonbudgeter untuk menutupi pengeluaran Eldin yang tak ditanggung APBD.

Putra Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Yamitema T Laoly, selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa, diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pada Pemerintah Kota Medan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (18/10/2019). Mereka membawa Andika Hartono, ajudan wali kota, yang sempat melarikan diri.