Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK semestinya bisa lebih dioptimalkan untuk mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pemerintah daerah dan badan usaha terkait di Sulawesi Utara dianggap tak memiliki kehendak politik dan kemampuan manajerial untuk mengelola KEK Likupang dan Bitung.

Indonesia memiliki 19 Kawasan Ekonomi Khusus hingga tahun 2021. Di tingkat dunia, China merupakan negara dengan jumlah Kawasan Ekonomi Khusus terbanyak, sejumlah 2.543 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perkembangan KEK diharapkan dapat mendorong industri dan menarik investasi.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan didukung dengan fasilitas perpajakan tertentu serta infrastruktur penunjang bagi kegiatan ekonomi. Kawasan ekonomi ini dipacu agar bisa mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan daya saing tinggi.

Sesuai hasil evaluasi terhadap 15 KEK di seluruh Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengusulkan pencabutan serta memberikan peringatan dan waktu satu tahun kepada sejumlah KEK untuk berbenah.

Empat KEK lain diberi peringatan dan waktu satu tahun untuk berbenah. Keempat KEK itu adalah KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Sorong (Papua Barat), KEK Bitung (Sulawesi Utara), dan KEK Maloy Batuta (Kalimantan Timur).

Regions have greeted with euphoria the government’s policy to ease investment with promises of various incentives in the proposed development of special economic zone, but land acquisition remains a crucial issue.