Strategi Tak Jelas, KEK Bitung dan Likupang Telantar

Pemerintah daerah dan badan usaha terkait di Sulawesi Utara dianggap tak memiliki kehendak politik dan kemampuan manajerial untuk mengelola KEK Likupang dan Bitung.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seekor sapi mencari makan di semak belukar yang tumbuh di ujung jalan poros sepanjang 400 meter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung di Kelurahan Sagerat, Matuari, Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (17/7/2020). KEK tersebut, yang diresmikan pada 1 April 2019 oleh Presiden Joko Widodo, belum berfungsi maksimal hingga kini.

MANADO, KOMPAS — Pemerintah daerah dan badan usaha terkait di Sulawesi Utara dianggap tak memiliki kehendak politik dan kemampuan manajerial yang memadai untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Likupang. Pemerintah pusat memberi waktu setahun untuk menyempurnakan strategi pengembangan atau kedua kawasan akan ditutup.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Magdalena Wullur, mengatakan, beberapa masalah merundung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Di Bitung, misalnya, ada masalah pembebasan lahan dan kekurangan anggaran. Badan usaha pembangunan dan pengelola (BUPP) KEK juga tak serius bekerja.