Adanya pelindungan data pribadi maka pada saat yang sama negara menjamin keamanan warga.

Jika lembaga pelindungan data pribadi tak juga terbentuk, Presiden dinilai berpotensi langgar UU PDP.

Pemegang data pemilih tidak hanya penyelenggara pemilu, tapi juga partai politik. Akankah data itu aman?

Mengacu UU PDP, lembaga pelindungan data pribadi seharusnya sudah berdiri sebelum 17 Oktober 2024.

Antisipasi serangan siber tidak hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga kesadaran masyarakat.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kewajiban registrasi SIM ”card” justru menciptakan banyak permasalahan.

Kaget NIK-nya telah dicatut, Samson, warga Jakarta, melaporkan paslon kepala daerah dari calon independen ke polisi.

Nama dan foto Jusuf Kalla disalahgunakan untuk akun Whatsapp. Jusuf Kalla yang kini tengah di Doha mengonfirmasi itu.