Kompleksitas bencana erupsi Semeru membawa banyak pelajaran bagi pengelolaan bencana di Indonesia. Optimalisasi mitigasi dapat menekan risiko dan dampak bencana.

Inisiasi dana gabungan yang dilakukan pemerintah sejak 2018 diklaim semakin matang untuk menanggulangi tingginya risiko bencana di Indonesia.

Sudah lama LKPP tak setuju jika dana hibah ke pemda diberikan dalam bentuk uang. Penetapan Bupati Kolaka Timur sebagai tersangka korupsi dana hibah dari BNPB harus jadi titik tolak perbaikan sistem pencegahan korupsi.

Kursi kepemimpinan di Kolaka Timur kosong setelah Bupati Andi Merya Nur ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh KPK. Pemprov Sultra menunjuk Pj Sekda Koltim sebagai pelaksana harian sembari menunggu instruksi Kemendagri.

Sekalipun ada pasal "imunitas" dalam Perppu No 1/2020, KPK dituntut untuk tetap menindak pelaku penyalahgunaan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Koruptor anggaran bencana harus dituntut hukuman mati.

Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan pemerintah daerah tidak perlu ragu dalam pengadaan barang dan jasa terkait Covid-19 sepanjang tidak ada unsur korupsi. KPK akan mengawal pengadaan barang dan jasa itu.

Pemerintah keluarkan anggaran untuk tangani Covid-19 lewat Perppu No.1/2020. Meski demikian, Pasal 27 perppu itu tetap tak memberikan hak imunitas terhadap pejabat pengguna dana jika menyimpang dan menyalahgunakananya.