Hampir semua isi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diujimaterikan.

Buruh tumpah ruah di Patung Arjuna Wijaya dekat Monumen Nasional Jakarta untuk menuntut haknya saat Hari Buruh Sedunia.

Di tengah proses serap aspirasi publik peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, kelompok pekerja dan pengusaha masih berbeda sikap soal kehadiran regulasi ”omnibus law” tersebut.

Kelompok petani, nelayan, masyarakat adat, dan buruh menilai UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga tidak akan berbuah baik untuk masyarakat.

Kendati sudah disetujui pada pembahasan tingkat satu, Perppu Cipta Kerja tak langsung disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/2/2023). Menurut rencana, perppu akan disahkan setelah masa reses usai pada Maret 2023.

Dalam waktu dua hari pembahasan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu tentang Cipta Kerja disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat satu.

Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat perlu segera direvisi karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Sementara itu, tahun 2023 adalah tahun politik menjelang pemilu.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja membuka lebar peluang importasi pangan. Ketentuan itu dinilai bakal menjauhkan Indonesia dari cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan.