Temuan KPK telah membuka tabir sengkarut pembiayaan pendidikan tinggi.

Skema pembayaran uang kuliah tunggal via pindar dengan bunga tentu tidaklah etis dan tak memberikan jalan keluar.

Pendidikan di Indonesia masih menyisakan masalah secara sistemik. Perlu ada perhatian khusus dan serius guna merumuskan alternatif kebijakan pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan terencana serta berkelanjutan.

Hakikat pendidikan tinggi adalah jalan bagi masyarakat memperoleh pendidikan sehingga dapat mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Bukan sebaliknya pendidikan yang menara gading, elitis, dan sulit diakses rakyat kecil.

Perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain?

Otonomi pendidikan bertujuan mewujudkan pendidikan inklusif, pro-publik, menjangkau seluruh masyarakat. Namun, fenomena dan kebijakan belakangan ini justru kerap kontraproduktif dengan semangat otonomi pendidikan.

Kasus harian Covid-19 naik 5,5 kali lipat daripada dua pekan lalu. Peningkatan kasus ini menjadi peringatan untuk mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) yang sedang berlangsung.

The Education and Culture Minister recently issued Circular Letter Number 1 of 2021 concerning the Abolition of National Exams of School Exams in the Emergency Period for the Spread of Coronavirus Disease or Covid-19.