Belanja kementerian dan lembaga di APBN 2025 berpotensi membengkak. Bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo kepada para menteri untuk berhemat.

Kondisi APBN di tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo diperkirakan seret. ”Lampu kuning” untuk rezim berikutnya.

Banggar DPR mengusulkan agar pemerintah bisa menambah anggaran sebesar Rp 598,9 triliun dalam RAPBN 2025.

Meski uang negara per akhir tahun 2023 berhasil disalurkan hingga sedikit melewati target, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi dinilai masih terbatas dan terkesan ”dikejar” di detik-detik akhir.

PDB kuartal III-2023 melambat 4,94 persen secara tahunan. Hal ini dipengaruhi perlambatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang dibayangi kenaikan suku bunga.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah meningkat hingga nyaris menembus Rp 500 triliun pada RAPBN 2024. Belanja bunga utang menduduki porsi belanja tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat.

Realisasi APBN hingga Juli 2023 masih tercatat surplus. Namun, hal ini tetap patut diwaspadai, terutama di tengah penurunan kinerja penerimaan pajak dan realisasi belanja yang belum optimal.

Konsumsi pemerintah diharapkan bisa menopang ekonomi RI tahun ini. Kendati porsinya terhadap pembentukan PDB kecil, kualitas belanja yang lebih baik bisa mendorong efek domino (multiplier) dan mendongkrak perekonomian.