Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap 58 penjabat kepala daerah. Dari jumlah tersebut, satu penjabat kepala daerah diganti karena tidak memenuhi parameter dalam evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri, seharusnya ORI memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.

Mendagri menyatakan telah menyiapkan aturan teknis berupa Peraturan Mendagri untuk mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah, sesuai rekomendasi ORI. Saat ini aturan itu dalam tahap harmonisasi.

Sejak Mei hingga Agustus 2022, terdapat 71 penjabat kepala daerah yang diangkat. Namun, hingga kini, Kemendagri belum juga menerbitkan aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah berupa peraturan pemerintah.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Draf aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah akan dibahas lintas lembaga dan kementerian. Menurut rencana, aturan teknis itu akan diterbitkan dalam bentuk permendagri.

Aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah yang sedang dibuat Kemendagri diharapkan memuat ketentuan yang tegas dan jelas. Jangan sampai ketentuan dibuat multitafsir yang justru bisa timbulkan kontroversi.

Keputusan pemerintah untuk melibatkan DPRD dan tidak mengangkat TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah semestinya benar-benar direalisasikan.