Atur Tegas Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah yang sedang dibuat Kemendagri diharapkan memuat ketentuan yang tegas dan jelas. Jangan sampai ketentuan dibuat multitafsir yang justru bisa timbulkan kontroversi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur seusai pelantikan di Kementreian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah yang sedang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri harus jelas sehingga tidak lagi multitafsir dan menimbulkan kontroversi. Ketentuan teknis itu harus mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masa jabatan, pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, larangan, serta pengawasan dan evaluasi.

Kementerian Dalam Negeri telah merespons masukan dari masyarakat sipil dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya, Kemendagri tengah menyiapkan aturan teknis pemilihan penjabat kepala daerah. Salah satu yang akan diatur adalah pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengusulan nama calon penjabat kepala daerah. Kemendagri juga dipastikan hanya akan menetapkan anggota TNI-Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.