Program pemagangan berperan strategis untuk mengembangkan kualitas SDM dan mendorong pemulihan pasar kerja pascapandemi. Namun, sejauh ini masih sedikit perusahaan yang memiliki program pemagangan mumpuni dan layak.

Pengusaha mengusulkan agar kemudahan pencairan dana JHT sebelum pensiun tidak mengusik pengembangan dana pekerja sebagai bekal di hari tua. Pekerja menilai usulan itu berbeda deng kesepakatan terakhir di forum tripartit.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja bisa jadi momentum untuk mengoreksi berbagai kelemahan di dalam ”omnibus law” itu. Pembenahan bisa berdampak pada kualitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kalangan pengusaha meminta agar substansi UU Cipta Kerja tidak perlu diperbaiki untuk menjaga iklim berusaha. Sementara kelompok buruh meminta ada perbaikan substansi karena proses pembentukannya cacat formil.

Pelaku usaha menyoroti kendala ketimpangan vaksinasi antardaerah. Pelonggaran di masa PPKM sulit dilakukan jika pekerja industri dan masyarakat umum belum mendapat vaksin.

Ada potensi lonjakan kasus Covid-19 lagi di kemudian hari akibat mulai meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Mitigasi perlu disiapkan dari sekarang agar siap menghadapi skenario terburuk.

Beban kelompok wirausaha bersifat ganda. Para wirausahawan harus memastikan nasib usahanya tetap berjalan, di samping tetap memenuhi hak para karyawan.

Pemerintah berencana menggulirkan kembali program subsidi upah bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19. Namun, kalangan pekerja berharap skema penyalurannya dibenahi agar lebih adil dan tepat sasaran.