Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan keputusan, yang menetapkan Hari Arak Bali setiap 29 Januari. Perayaan Hari Arak Bali ditujukan meningkatkan nilai dan harkat arak sebagai warisan budaya leluhur di Bali.

Pemerintah memberlakukan kebijakan pengaturan lalu lintas, mobilitas, dan kegiatan masyarakat di beberapa wilayah di Bali menyambut KTT G20.

Penguatan dan edukasi mengenai antikorupsi di Bali perlu dimulai dari kalangan masyarakat desa dan desa adat. Pegiat Sakti Bali mengindikasikan korupsi juga terjadi di tingkat desa dan desa adat di Bali.

Bea Cukai Denpasar mendorong peningkatan ekspor dari Bali. Peningkatan ekspor dari daerah diharapkan mengungkit perekonomian Bali yang mengalami turbulensi akibat pandemi Covid-19.

Peraturan Gubernur Bali mengatur pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan minuman fermentasi dan atau distilasi khas Bali yang meliputi tuak Bali, brem Bali, arak Bali, dan produk artisanal untuk upacara keagamaan.