Pemerintah akan konsisten melakukan sinergi dan koordinasi yang intensif, baik antar unit pemerintah maupun dengan BPK, dalam pengelolaan kas negara pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2020 yang diajukan pemerintah. Satu fraksi lain menyatakan menyetujui dengan catatan.

Pemerintah menghadapi kondisi yang luar biasa sepanjang 2020 yang terefleksi dalam APBN. Tekanan ini berlanjut tahun ini sehingga rem diinjak dan silpa 2020 dioptimalkan.

Per 23 Desember 2020, penerimaan pajak mencapai Rp 1.019,56 triliun atau 85,65 persen dari target APBN. Namun, realisasi belanja per 30 November 2020 naik 12,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Rencana "carry over" dana dapat berdampak positif bagi proses pemulihan pada 2021. Pemerintah dapat langsung melakukan penyerapan anggaran di awal tahun, tanpa perlu khawatir terkait dengan pembiayaan.

Per 2 November 2020, penyertaan modal negara ke BUMN baru terealisasi Rp 16,95 triliun atau 37,62 persen dari pagu. Proses evaluasi untuk menjamin administrasi dan tata kelola dinilai turut menghambat.

Indonesia diyakini masuk ke jurang resesi. Pemerintah sebaiknya fokus melindungi kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang rentan agar mampu bertahan.

Penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan masih minim ketika nelayan dan pembudidaya terimpit situasi akibat pandemi Covid-19. Peran negara diperlukan agar penyerapan anggaran lebih cepat dan tepat sasaran.