Pembahasan APBD 2021 berjalan paralel dengan APBD Perubahan 2020.

Pembahasan anggaran di DKI mengeruk perhatian publik. Ini tak bisa dihindari di tengah era keterbukaan informasi. Sebuah potensi kolaborasi yang wajar diberi ruang oleh pemerintah demi pembangunan kolaboratif yang nyata.

TGUPP kembali dipersoalkan dalam rapat Badan Anggaran DKI Jakarta. Tim yang dibiayai APBD itu dipertanyakan kinerjanya yang tak terukur dan kewenangannya dinilai terlalu besar sampai memengaruhi SKPD

Anggaran untuk sejumlah kegiatan, termasuk Formula E pada 2020, menjadi Rp 1,5 triliun. Di sisi lain, anggaran rehab sekolah dipangkas dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Ada 30 sekolah yang tertunda direhab.

Kisruh anggaran janggal DKI Jakarta yang muncul akibat buruknya perencanaan diperparah dengan ketiadaan tranparansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbukaan justru akan membuat masyarakat turut mengawasi.

Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara dinilai masih menyisakan sejumlah potensi permasalahan. DKI didesak agar transparan dengan rencana anggaran sehingga publik bisa mengawasi.

Program pencegahan banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tiga tahun terakhir dinilai belum berorientasi pada pencegahan jangka panjang.

Pengunggahan dokumen KUA-PPAS 2020 setelah rapat Banggar DPRD DKI Jakarta menjadi tak berguna karena masyarakat tak bisa lagi mengkritis anggaran bermasalah.