Pembahasan KUA-PPAS Belum Memuaskan

Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara dinilai masih menyisakan sejumlah potensi permasalahan. DKI didesak agar transparan dengan rencana anggaran sehingga publik bisa mengawasi.

JAKARTA, KOMPAS — Sorotan terutama diarahkan terhadap anggaran untuk mengatasi masalah Jakarta yang dinilai tidak memadai dan, sebaliknya, anggaran yang tidak secara langsung menyentuh permasalahan warga DKI justru memiliki jumlah yang lebih tinggi. Keadaan itu diperparah dengan kondisi keuangan DKI Jakarta yang tengah mengalami defisit.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Unjuk rasa mendesak rancangan anggaran DKI Jakarta diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat miskin digelar Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Setelah sekitar dua pekan berlangsung, pada Rabu (13/11/2019) pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah hampir selesai di tingkat komisi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengunggah rancangan anggaran tersebut ke apbd.jakarta.go.id dan menjanjikan mengunggahnya baru setelah disahkan bersama DPRD DKI Jakarta di tingkat Badan Anggaran.