Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
amnesty-internasional-indonesia
Investigasi menyeluruh dan transparan diharapkan dilakukan untuk mengusut dugaan penyiksaan di Papua.
Bagikan
Dinilai Langgar Perikemanusiaan, Usut Tuntas Dugaan Penganiayaan Warga di Papua
Investigasi menyeluruh dan transparan diharapkan dilakukan untuk mengusut dugaan penyiksaan di Papua.
Politik & Hukum
路
Menyoal Ancaman Penggusuran dan Peringatan Kepada Warga di IKN
Sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah menepati janji tidak ada penggusuran warga di IKN.
Nusantara
路
Kasus Munir, Kejahatan Masa Lalu, dan Politik Kita
Sudah 19 tahun berlalu, Indonesia belum juga menuntaskan kasus Munir. Sudah semestinya para kandidat dalam Pemilu 2024 dapat menawarkan solusi nyata untuk menuntaskan kasus kejahatan kemanusiaan masa lalu.
Opini
路
Komnas HAM Diminta Cepat Putuskan Kasus Munir
Komnas HAM mengaku telah mengirimkan surat dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah untuk membahas masalah Munir. Namun, belum ada respons yang kuat dari Presiden untuk membahas kasus Munir.
Politik & Hukum
路
Penuntasan Kasus HAM Berat Paniai, Momentum Perbaiki Kepercayaan Warga Papua
Pengadilan HAM Panian menjadi upaya pemerintah merebut kepercayaan warga Papua. Namun, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, kasus itu akan jadi PR terus jika prosesnya setengah hati.
Politik & Hukum
路
Iklan
Mempertanyakan Efektivitas Hukuman Mati
Masyarakat sipil terus mendorong penghapusan hukuman mati yang dinilai tidak efektif. Hukuman mati dinilai hanya menjadi sarana pembalasan dendam, bahkan dianggap menjadi sarana teror negara kepada masyarakat.
Hukum
路
Polisi Virtual Sebaiknya Fokus Atasi Kejahatan di Dunia Maya
Polisi virtual justru diharapkan memberantas kejahatan dunia maya yang banyak merugikan warga, seperti penyalahgunaan identitas pribadi, penipuan daring, investasi bodong, dan skema ponzy.
Politik & Hukum
路
Manfaatkan Jaringan Pemangku Kebijakan
Kedekatan personal dengan memanfaatkan jaringan di lembaga pemerintah sangat dibutuhkan saat kondisi serba terbatas akibat pandemi Covid-19. Inilah salah satu cara ampuh masyarakat sipil menjalankan advokasinya.
Politik & Hukum
路
Pemerintah Kirim Tim untuk Mendata Teroris asal Indonesia
Tim yang dikirim untuk memverifikasi merupakan gabungan sejumlah instansi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong hal yang sama.
Politik & Hukum
路
Semua Pihak Satu Suara untuk Menuntaskan
Selain retorika, hal yang diperlukan adalah ketegasan dari pimpinan eksekutif untuk memastikan Jaksa Agung melaksanakan kewajibannya berdasarkan UU 26/2000, yaitu Jaksa Agung sebagai penyidik wajib melakukan penyidikan.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan
