Penuntasan Kasus HAM Berat Paniai, Momentum Perbaiki Kepercayaan Warga Papua

Pengadilan HAM Panian menjadi upaya pemerintah merebut kepercayaan warga Papua. Namun, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, kasus itu akan jadi PR terus jika prosesnya setengah hati.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah aktivis, seniman, dan masyarakat bergabung dalam Aksi Kamisan di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, yang memasuki usia sembilan tahun. Aksi menuntut pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM, Kamis (21/1).

JAKARTA, KOMPAS — Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat Paniai secara tidak langsung akan menjadi upaya merebut kepercayaan warga Papua. Sebentar lagi, kasus itu akan disidangkan di Pengadilan HAM. Namun, Amnesty International dan Kontras pesimistis proses hukum kasus tersebut memuaskan jika melihat dari komposisi hakim ad hoc yang baru saja terpilih oleh Mahkamah Agung.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena saat konferensi pers, Rabu (27/7/2022), mengatakan, penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan negara secara serius. Dugaan pelanggaran HAM Papua tidak bisa diselesaikan dengan setengah hati. Selain menjadi perhatian dunia internasional, proses hukum kasus Paniai juga menjadi sorotan masyarakat Papua. Bagaimana masyarakat Papua berjuang mendapatkan keadilan atas kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang selama ini meruntuhkan harga diri mereka. Selama ini, pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah dinilai tak berhasil mengatasi konflik bersenjata di Papua. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat ini sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki kepercayaan publik Papua terhadap pemerintah.