MASYARAKAT SIPIL
Manfaatkan Jaringan Pemangku Kebijakan
Kedekatan personal dengan memanfaatkan jaringan di lembaga pemerintah sangat dibutuhkan saat kondisi serba terbatas akibat pandemi Covid-19. Inilah salah satu cara ampuh masyarakat sipil menjalankan advokasinya.
Suasana saat Jaringan Muda Setara dan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, Selasa (7/7/2020) di depan Gedung MPR/DPR/DPD.
JAKARTA, KOMPAS — Ketika keadaan serba terbatas karena pandemi Covid-19, memanfaatkan jaringan yang ada di dalam lembaga pemerintahan menjadi salah satu cara ampuh bagi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi. Menjalin kedekatan secara personal dibutuhkan agar proses advokasi berjalan efektif.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Minggu (23/8/2020), mengatakan tidak punya strategi khusus agar advokasi yang diperjuangkan ICW dapat berhasil di masa pandemi Covid-19.