Sejumlah mantan pegawai KPK menghadiri sidang perdana gugatan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan di PTUN Jakarta. Gugatan ditujukan kepada Presiden, pimpinan KPK, dan Kepala BKN.

Polemik soal alih status pegawai KPK menjadi ASN belum berakhir. Kali ini, eks pegawai KPK yang tak lolos alih status mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengapa gugatan diajukan?

Pengalaman dari 44 mantan pegawai KPK yang memutuskan bergabung dengan Polri menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja Polri memberantas korupsi, juga untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Sejumlah mantan pegawai KPK mengapresiasi terbitnya Peraturan Polri No 15/2021 yang jadi payung hukum perekrutan 57 pegawai KPK, yang diberhentikan KPK, menjadi ASN Polri. Mereka kini menunggu sosialisasi aturan itu.

Bagi eks pegawai KPK yang diberhentikan akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan, keinginan Polri merekrut mereka menjadi ASN di Polri menunjukkan mereka layak menjadi ASN.

Dalam putusan uji materi penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK, empat hakim konstitusi melakukan ”concurring opinion” atau memberikan alasan yang berbeda. Proses alih status pegawai KPK harus sesuai UU KPK.

Ombudsman RI telah mengirimkan surat rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan pada proses alih status pegawai KPK kepada Presiden Jokowi. Ombudsman meminta Presiden mengoreksi keputusan KPK.

KPK memutuskan memberhentikan 50 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. ”Putusan (MK) keluar 31 Agustus dan (putusan MA) tanggal 9 September. Kami laksanakan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.