Tarikan kepentingan pada proses pemilihan calon pimpinan KPK dipastikan tetap kuat ketika terbuka ruang intervensi.

Reformasi peradilan militer adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan DPR. Jika tidak, polemik yurisdiksi penanganan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum akan terjadi.

Dalam pembahasan di internal Mabes TNI diusulkan agar prajurit aktif bisa lebih banyak duduk di kementerian/lembaga. Usulan itu menjadi salah satu materi revisi UU TNI.

Gagasan membuka jabatan sipil kepada anggota TNI dinilai mengembalikan dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru. Semestinya praktik yang merusak demokrasi seperti ini tidak diulangi.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan, Komisi I berencana panggil Menhan Prabowo Subianto. Pemanggilan untuk minta penjelasan soal pembelian pesawat tempur Rafale dan alutsista lainnya.

Keamanan tidak hanya sebatas pada urusan menjaga batas-batas teritorial negara (kedaulatan nasional), tetapi juga harus menjamin, memenuhi, dan melindungi keamanan manusia/insani.

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, calon tunggal Panglima TNI, berkomitmen membuat TNI memegang teguh peraturan perundangan. Sebagian pihak pun mengingatkan, agar Andika memiliki prioritas di masa jabatan hanya 1 tahun.

Dalam pergantian panglima TNI perlu dipertimbangkan pola rotasi dan rekam jejak calonnya, baik terkait kinerja maupun kompetensinya. Calon pun harus bebas korupsi dan pelanggaran HAM serta berkomitmen reformasi TNI.