Lewat Revisi UU TNI, Diusulkan Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Lebih Banyak
Dalam pembahasan di internal Mabes TNI diusulkan agar prajurit aktif bisa lebih banyak duduk di kementerian/lembaga. Usulan itu menjadi salah satu materi revisi UU TNI.
Ilustrasi. Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal usia pensiun di Undang-Undang TNI, Selasa (29/3/2022). Kini, di internal TNI dibahas rencana revisi UU TNI yang antara lain mengusulkan agar prajurit aktif bisa lebih banyak duduk di kementerian/lembaga.
JAKARTA, KOMPAS — Dalam pembahasan internal perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat lebih banyak menduduki jabatan di kementerian/lembaga.
Seperti diatur dalam Pasal 47 Ayat 2 UU TNI disebutkan bahwa prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan di sepuluh kementerian dan lembaga. Di usulan revisi UU TNI, prajurit aktif TNI bisa duduk di 18 kementerian lembaga, ditambah kementerian lain yang membutuhkan.