Sebanyak 70 persen jurnalis lingkungan hidup di 129 negara mengalami serangan dan ancaman terkait kerja jurnalistik.

Sejumlah elemen masyarakat sipil menyampaikan posisi pemenuhan hak ekosob dan hak sipol 10 tahun terakhir ini.

Media massa perlu mengambil kembali peran sebagai 'penjaga gerbang' informasi untuk melawan penyebaran misinformasi, disinformasi, dan malinformasi di era digital dengan terlibat dalam gerakan cek fakta dan menyajikan informasi yang kredibel.

Sejumlah elemen masyarakat mendorong agar revisi UU ITE dilakukan holistik. UU ini perlu disinkronisasi dengan KUHP yang baru dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jurnalisme merupakan vaksin yang terbaik untuk melawan disinformasi, terutama di masa pandemi ini. Namun, banyak negara justru menggunakan pandemi Covid-19 untuk membatasi akses wartawan ke sumber informasi.

Kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat. Ketika wartawan diserang, masyarakat juga menerima akibatnya karena kebebasan berekspresi dan akses informasi terkikis.

Jam tayang siaran di televisi seharusnya dialokasikan untuk sesuatu yang bersifat lebih penting, seperti informasi bencana, ketimbang pernikahan selebritas.

Sejumlah rangkaian persoalan dari pola industri, kepemilikan media, hingga kurangnya literasi media membuat tayangan televisi kerap mengabaikan prinsip kepentingan publik. Hal ini terus terjadi dan merugikan masyarakat.