Persoalan etik dalam penyelenggaraan negara menjadi isu penting dalam proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Seorang aparat negara menerima sesuatu dari pihak lain dari sisi etik dan hukum tentu jadi persoalan.

DPR dan Presiden dituntut untuk memfungsikan kembali daulat rakyat dalam bentuk kebijakan publik yang dipandu oleh konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa. Bukan justru alergi dengan mural dan kritik rakyat.