Jika aturan minimal caleg perempuan 30 persen dan negara gagal memenuhi kuota, harus dicari sebabnya di sidang Bawaslu.

Dalam sidang di Bawaslu, pelapor menilai penetapan daftar calon tetap DPR pada Pemilu 2024 tidak sesuai dengan tata cara penerapan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPR.

Keputusan tak memilih satu pun kandidat perempuan sebagai anggota KPU Sumbar periode 2023-2028 dinilai sebagai kemunduran.

Kebijakan afirmasi terhadap perempuan untuk menjadi calon legislatif dijamin oleh undang-undang pemilu. Jaminan ini harus dijaga demi kelangsungan masa depan keterwakilan perempuan di pemilu.

Dari 24 calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, hanya ada tujuh perempuan. Mereka akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR pada 14-16 Februari.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta izin untuk mendahului membangun kantor pusat di ibu kota negara Nusantara.

Dari pemilu ke pemilu, politik afirmasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum tertunaikan secara ajek. Selain tak ada penegasan dalam undang-undang, sistem pemilu proporsional terbuka juga belum ramah perempuan.