MA menyadari masalah di perundang-undangan yang sebabkan pengguna narkoba harus jalani hukuman penjara dan jadi salah satu penyebab "overcrowding"-nya lapas.

Komitmen, konsistensi, dan ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang dalam indikator Indeks Negara Hukum.

Selama satu dekade terakhir, Indeks Negara Hukum Indonesia mengalami stagnasi. Jadi tugas pemerintah baru memperbaiki.

Sejumlah pasal diUU KUHP yang dipermasalahkan sebenarnya menunjukkan karakter demokratis yang lebih baik dibandingkan KUHP warisan kolonial Belanda. Namun, dibutuhkan peningkatan kapasitas penegak hukum.

Sejak 2015, awal pemerintahan Presiden Jokowi, hingga saat ini, skor Indeks Negara Hukum Indonesia menunjukkan stagnan, hanya naik 0,01 poin. Ini mengindikasikan negara hukum belum menjadi kebijakan prioritas pemerintah.

Indeks Negara Hukum Indonesia cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Untuk menaikkan skor indeks, pemerintah perlu memperbaiki tiga aspek yang dinilai, yaitu aspek antikorupsi, peradilan perdata, dan juga pidana.