Selain tidak ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor ikan ”jade perch” juga bisa mengganggu biodiversitas.

RPJPN 2045 menuju Indonesia Emas miskin sekali konteks maritim. Dari visi yang dituangkan dalam sasaran RPJPN 2045, tidak terlihat sasaran yang mengakomodasi kemaritiman dan perikanan secara baik.

Kebijakan perikanan dan kelautan harus hadir dengan data yang dapat diandalkan agar pembangunan kelautan dan perikanan tidak salah arah. Perlu pembenahan agar riset perikanan dan kelautan dapat diandalkan.

Membangun Indonesia dengan pendekatan ”blue economy” harus diawali dengan upaya pengurangan sindrom yang terjadi. Jangan sampai kita mengklaim berhasil tetapi kemiskinan masih membersamai nelayan dan masyarakat pesisir.

Dalam perjokian karya ilmiah, yang sebenarnya terjadi adalah hilangnya standar sains yang layak, bermoral, dan ukuran ”output” yang berbeda. Kesahihan sains jadi ukuran dari kelayakan dan moralitas tersebut.

Polemik lelang Pulau Widi di situs Sotheby’s oleh PT Leadership Islands Indonesia menjadi momentum penataan sistem dan mekanisme investasi pulau kecil secara menyeluruh, termasuk investor.

Kerusakan habitat, ekosistem, serta sumber daya pesisir dan laut terus terjadi. Perlu penguatan peran dan kewenangan kabupaten-kota untuk menata dan mengelola kawasan yang sejak UU No 1/2014 menjadi kewenangan provinsi.

Forum G20 nanti hendaknya menjadi ajang diplomasi maritim Indonesia. Indonesia harus menyiapkan agenda besar yang akan membawa perubahan besar dunia, sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia di bidang kemaritiman.