Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
wamenkumham edward os hiariej
KPK telah menetapkan empat tersangka perkara laporan gratifikasi terkait konsultasi hukum dan permintaan pengesahan status badan hukum yang diduga dilakukan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward OS Hiariej.
Bagikan
KPK Benarkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Sudah Berstatus Tersangka
KPK telah menetapkan empat tersangka perkara laporan gratifikasi terkait konsultasi hukum dan permintaan pengesahan status badan hukum yang diduga dilakukan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward OS Hiariej.
Politik & Hukum
·
IPW Sebut Sempat Ada Hambatan dalam Penyelidikan Kasus Wamenkumham
Penanganan kasus dugaan penerimaan gratifikasi Wamenkumham Edward OS Hiariej telah ditingkatkan KPK dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, KPK belum mengungkapkan tersangkanya.
Politik & Hukum
·
Wamenkumham: KUHP Tidak Lagi Menekankan ”Balas Dendam”
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak lagi menekankan pada paradigma ”balas dendam”. Akan ada bentuk pidana alternatif, seperti kerja sosial.
Nusantara
·
Kegusaran yang Tak Kunjung Sirna dari RKUHP
Pemerintah telah berulang kali mereformulasi pasal di RKUHP, bahkan menghapus sejumlah pasal, sesuai aspirasi publik. Namun, kegusaran publik atas sejumlah pasal tak kunjung sirna. Masih ada waktu untuk memperbaikinya.
Politik & Hukum
·
Isu Krusial dalam RKUHP Akan Dibahas Ulang
Pemerintah telah menyempurnakan draf RKUHP dan menyerahkannya kepada Komisi III DPR. Untuk selanjutnya, pemerintah tak keberatan jika diskusi 14 isu krusial dibuka kembali. Selain dari itu, pemerintah tak bersedia.
Politik & Hukum
·
Iklan