Kompas.id

wajib daftar pse

Selain menunjukkan ketidaksinkronan kebijakan antarlembaga, ketentuan wajib daftar bagi penyelenggara sistem elektronik juga dinilai menghambat perkembangan bisnis digital, terutama di sektor ekonomi kreatif Tanah Air.

Bagikan

Wajib Daftar Dinilai Hambat Bisnis Digital

Selain menunjukkan ketidaksinkronan kebijakan antarlembaga, ketentuan wajib daftar bagi penyelenggara sistem elektronik juga dinilai menghambat perkembangan bisnis digital, terutama di sektor ekonomi kreatif Tanah Air.

Pelaksanaan Kebijakan Wajib Daftar PSE Dinilai Kontraproduktif

Pelaksanaan wajib daftar PSE privat dikritik karena dikhawatirkan mengganggu ekosistem bisnis digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap menjalankan kebijakan, tetapi dengan berbagai kompromi pelonggaran.

Kominfo: 4.634 Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta Telah Mendaftar

Kementerian Kominfo tetap bersikeras agar kebijakan wajib daftar penyelenggara sistem elektronik swasta di OSS RBA tetap berjalan. Seruan terus dilakukan, termasuk secara khusus ke penyelenggara skala besar.

Kebijakan Wajib Daftar Dukung Basis Data Platform Digital

Kebijakan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik privat untuk mendaftar di sistem perizinan terintegrasi dinilai positif untuk kebutuhan pendataan. Namun, pemerintah perlu mengkaji dampak dan menjelaskan tujuannya.

Pemerintah Ancam Putus Akses Penyelenggara Sistem Elektronik yang Tak Daftar

Penyelenggara sistem elektronik privat yang beroperasi di Indonesia diwajibkan terdaftar di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko. Namun, kebijakan ini dinilai berpotensi represif.

Iklan