Pelaksanaan Kebijakan Wajib Daftar PSE Dinilai Kontraproduktif
Pelaksanaan wajib daftar PSE privat dikritik karena dikhawatirkan mengganggu ekosistem bisnis digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap menjalankan kebijakan, tetapi dengan berbagai kompromi pelonggaran.
Tagar #BlokirKominfo menjadi trending di Twitter sebagai bentuk protes terhadap kebijakan wajib pendaftaran penyelenggara sistem elektronik privat.
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap melanjutkan kebijakan wajib pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat meski diwarnai protes warganet dan masyarakat sipil. Sikap kementerian ini dikhawatirkan mengganggu bisnis ekonomi digital. Sebanyak enam PSE privat yang memiliki lalu lintas penggunaan tinggi, di antaranya Steam, Dota 2, dan mesin pencari Yahoo!, telah diblokir karena belum mendaftar hingga tenggat.
Sejak Sabtu (30/7/2022), protes warganet dan masyarakat sipil terhadap kebijakan wajib pendaftaran PSE privat beserta sanksi blokir trending di media sosial. Di Twitter, protes penolakan bahkan disertai dengan tagar #BlokirKominfo dan kini muncul aneka meme satir tentang sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).