Kompas.id

wabah pmk meluas

PMK yang di bawah kendali BNPB sebenarnya membawa harapan. Namun, birokrasi yang melibatkan banyak kementerian/lembaga dinilai membuat penanganannya belum optimal. Kasus terus menyebar dan kini menjangkau 21 provinsi.

Bagikan

Sekat Birokrasi Dinilai Hambat Penanganan PMK

PMK yang di bawah kendali BNPB sebenarnya membawa harapan. Namun, birokrasi yang melibatkan banyak kementerian/lembaga dinilai membuat penanganannya belum optimal. Kasus terus menyebar dan kini menjangkau 21 provinsi.

Penanggulangan PMK Diberlakukan Layaknya Pandemi Covid-19

Sementara itu, salah satu yang dianggap menghambat adalah regulasi yang menyebutkan penetapan daerah wabah mesti didahului surat bupati, lalu gubernur. Sementara sejumlah daerah enggan menyatakan sebagai daerah wabah.

Penanganan Wabah PMK Butuh Kejelasan Koordinasi dan Mitigasi

Menurut data Kementerian Pertanian yang dimutakhirkan Minggu (22/5/2022), total sudah ada 20.723 hewan (sapi dan kerbau) di 16 provinsi dan 82 kabupaten/kota di Indonesia yang terkonfirmasi positif PMK.

Warga Waspada, Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Penyakit Mulut dan Kuku

Kalangan warga menyikapi wabah penyakit mulut dan kuku dengan lebih waspada saat membeli daging ternak. Penanganan wabah jangan meninggalkan aspek sosialisasi agar masyarakat tidak panik dan tidak keliru.

Wabah Mulut dan Kuku Meluas, Sumenep Mengunci Lalu Lintas Ternak

Sumenep sebagai sentra sapi mengunci lalu lintas ternak setelah penularan penyakit mulut dan kaki pada sapi meluas di Jawa Timur. Perlu keseriusan penanganan wabah agar tidak makin meluas dan menganggu ketahanan daging.

Iklan