Aspek ketimpangan yang dialami orang asli Papua, salah satu faktor pemicu konflik di Papua, tak hanya disebabkan oleh kebijakan yang ”tidak tepat”, tetapi juga oleh faktor-faktor ekonomi politik yang bersifat destruktif.

Nexus konflik-pembangunan di Papua perlu diperkuat dengan kebijakan yang dilakukan secara konsisten dengan menekankan pada aspek kemanusiaan dan keadilan. Salah satunya penegakan hukum yang masif atas kasus korupsi.