Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur perguruan tinggi negeri agar berstatus badan hukum supaya memiliki otonomi yang lebih luas.

Biaya akreditasi perguruan tinggi bisa mencapai Rp 81,7 juta per prodi. Pembiayaan akreditasi bisa tidak berimplikasi kepada biaya tinggi pendidikan jika besarannya dibebankan secara adil dan proporsional.

Akademisi kritis maupun kebebasan akademik rentan mendapatkan serangan. Sudah sepatutnya ada perlindungan penuh dari pimpinan kampus maupun lembaga riset yang bersangkutan.

RUU Sisidknas disiapkan dan ditargetkan disahkan pada 2023. Ada beberapa perubahan penting dalam RUU ini. Publik menuntut proses pembahasan yang transparan dan bermakna.