Kompas.id

uu mk

Pembahasan revisi UU MK oleh DPR dinilai cacat prosedur karena dilakukan saat masa reses.

Bagikan

Megawati Pertanyakan Revisi UU MK yang Cacat Prosedur

Pembahasan revisi UU MK oleh DPR dinilai cacat prosedur karena dilakukan saat masa reses.

Politik & Hukum ·

Revisi UU MK Perlu Mengikuti Putusan MK Nomor 81

Revisi keempat UU MK perlu mengikuti Putusan MK No 81, yakni apabila ada perubahan masa jabatan atau syarat usia maka berlaku untuk hakim baru yang dipilih berdasar UU baru. Jika tidak, abaikan asas keadilan.

Politik & Hukum ·

Pembahasan Revisi UU MK di Komisi III DPR

Revisi UU MK merupakan usul inisiatif DPR. Usulan revisi UU MK ini merupakan yang keempat kalinya sejak berdirinya MK pada 2003.

Di Tengah Kontroversi, Guntur Hamzah Ucap Sumpah sebagai Hakim Konstitusi

Terkait pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto, Mensekneg Pratikno menyatakan, Presiden tak bisa mengubah keputusan lembaga negara lain, seperti DPR. Hal itu pun diatur dalam UU MK.

Politik & Hukum ·

Bertemu dan Bicarakanlah

Di tengah kebuntuan konstitusional akan lebih baik kalau Presiden Jokowi mengundang Ketua MK, Ketua DPR, dan Ketua MA mencari jalan keluar bersama. Jalan keluar yang tak menyimpang konstitusi dan tak menabrak UU.

Iklan

Menanti Ketegasan Presiden

Presiden harus tegas menolak pemberhentian hakim konstitusi Aswanto. Putusan DPR memberhentikan Aswanto menyalahi prosedur, mekanisme ketatanegaraan, dan aturan hukum.

Preseden Buruk Penggantian Hakim MK

Pemberhentian hakim MK, Aswanto, dengan proses yang janggal oleh DPR akan menjadi preseden buruk sistem peradilan dan perjalanan konstitusi Republik Indonesia. Independensi dan profesionalitas MK harus dijaga.

Evaluasi Jabatan Hakim Konstitusi

Pengaturan evaluasi jabatan hakim konstitusi oleh lembaga pengusul tidak lebih dari sekadar upaya membonsai Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan yang independen.

Senja Kala Daulat Rakyat

Bagaimanapun dan sampai kapan pun, keberadaan partisipasi masyarakat adalah mendasar bagi negara yang mengaku menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Hanya Konfigurasi Ketua dan Wakil Ketua MK yang Dikabulkan

Dari empat perkara yang menguji konstitusionalitas UU MK terbaru, hakim konstitusi hanya mengabulkan konfigurasi ketua dan wakil ketua MK yang harus melalui proses pemilihan. Pemilihan itu akan diadakan 9 bulan lagi.

Politik & Hukum ·

Iklan