Kejaksaan Agung berjanji akan mengambil keputusan yang terbaik.

Penilaian dari pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, menuai banyak pertanyaan. Di antaranya dari kuasa presiden yang diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Syarat menjadi Jaksa Agung tengah diuji di MK. Seorang pegawai kejaksaan di Sulawesi Tengah mempersoalkan hal itu. Menurut dia, Jaksa Agung harus berstatus aktif atau pensiunan jaksa dan pengisiannya harus libatkan DPR.

MK memutuskan percepatan usia pensiun jaksa menjadi 60 tahun ditunda berlakunya hingga lima tahun ke depan. Pertimbangannya, perlu waktu yang cukup agar pelaksanaan aturan peraturan peralihan bisa dilakukan seimbang.

Akibat aturan baru soal usia pensiun dalam UU Kejaksaan, banyak jaksa kelahiran 1961-1962 yang diberhentikan. Aturan baru itu juga dinilai tak didasarkan analisis kebutuhan. Saat ini masih ada kekurangan 6.000 jaksa.

Sistem PK di Indonesia perlu dibahas ulang secara utuh dan visioner, berpijak kondisi empirik, perkembangan hukum, serta prinsip dan doktrin yg relevan. Sekadar mengatur kewenangan jaksa ajukan PK tidak banyak berarti.